PERLINDUNGAN KONSUMEN

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 / 1999, sebagai berikut:

Hak konsumen antara lain:

1)    hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2)    hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3)    hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4)    hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5)    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6)    hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7)    hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8)    hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9)    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1)    membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2)    beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3)    membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4)    mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen di era global ditandai dengan 2 fenomena. Pertama, globalisasi perdagangan internasional yang menunjukkan kecenderungan bahwa aktifitas ekonomi pelaku usaha dan konsumen tidak lagi dibatasi batas-batas yurisdiksi antar negara. Tidak ada lagi halangan dalam bertransaksi. Serta banyak variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhannya.

Kedua, implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi konsumen. Pola konsumsi ini secara berkesinambungan selaras dengan daya dukung lingkungan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian konsumen. Pembangunan jati diri konsumen Indonesia bukan lagi terbatas akan pemahaman akan hak dan kewajibannya saja, namun mulai meningkat kepada tanggung jawab sosialnya yang terkait erat dengan pembangunan yang berkesinambungan (sutainable development).

Oleh sebab itu, tantangan bersama di era global adalah, bagaimana memberikan pemahaman akan pentingnya dan memperkuat perlindungan konsumen agar konsumen mampu menetapkan pilihan dan keputusan yang tepat dalam bertransaksi, mendorong persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Hal tersebut penting karena konsumen harus waspada terhadap berbagai tawaran barang murah yang beredar di pasar namun justru mengancam atau merugikan konsumen. Beberapa kasus barang murah (seperti mainan anak, pangan, obat-obatan, kosmetika, peralatan rumah tangga, dan sebagainya), ternyata mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Kini, saatnya menjadi konsumen cerdas sebagai pilihan tepat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman produk-produk semacam itu. Konsumen cerdas adalah konsumen yang telah siap menghadapi berbagai tantangan di era global. Indikasi konsumen cerdas ditandai dengan pemahaman akan hak dan kewajibannya, sikap kritis dan berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga ia mampu melindungi diri, keluarga dan lingkungannya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Selain itu, konsumen cerdas juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara yang diindikasikan dengan pro-produk Indonesia dan pro-lingkungan.Berlatar belakang hal tersebut maka tepatlah jika Kementerian Perdagangan RI mengambil tema “Gerakan Meningkatkan Kesadaran Hak Konsumen” pada acara puncak peringatan Hari Konsumen Nasional 2013 di Balai Kartini Jakarta. Acara yang baru pertama kalinya dirayakan ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Nuzuliah Iskak, pejabat dari BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, YLKI, asosiasi, universitas dan sekolah, serta pejabat Badan Standardisasi Nasional. Tampak pejabat BSN yang hadir Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, Dewi Odjar Ratna Komala; Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Kukuh S. Achmad; serta Kepala Inspektorat A.K. Djaelani.

Pada kesempatan tersebut, Tini Hadad dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI mengungkapkan penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa merupakan konsumen yang memiliki hak-hak sebagai konsumen. Namun pada kenyataannya, masyarakat terus dihadapkan pada maraknya produk yang tidak memiliki jaminan kualitas, tidak bersertifikat Standar Nasional Indonesia/SNI padahal sudah diberlakukan SNI wajib, atau produk yang tidak dilengkapi label sesuai aturan. Produk-produk seperti ini sangat mengancam keselamatan konsumen. Sebagai contoh, produk ban kendaraan yang tidak ber-SNI berpotensi membahayakan/mencelakakan konsumennya.

Senada dengan Tini, Gita juga mengatakan, kecenderungan jumlah dan daya beli masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, akan menjadi target pasar yang menggiurkan baik bagi industri dalam negeri maupun luar negeri sehingga konsumen perlu dilindungi. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang ini, terkandung 4 pilar kebijakan yakni : Peningkatan produk berkualitas; Peningkatan Pengawasan Barang Beredar; Peningkatan Edukasi Konsumen; serta Penguatan lembaga Perlindungan Konsumen.

Oleh karenanya,  Gita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan budaya gerakan konsumen cerdas. Peringatan Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat menjadi momentum bersama untuk mewujudkan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1.    hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2.    hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3.    hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4.    hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5.    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1.    beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2.    memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3.    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4.    menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5.    memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6.    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7.    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

SUMBER:
http://www.yabpeknas.com/2015/04/hak-dan-kewajiban-konsumen.html
http://www.sekedarinfo.com/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/